Guru: Kalau Tak Dilindungi Pemerintah, Mau Berjualan Kerupuk

Guru Kalau Tak Dilindungi Pemerintah, Mau Berjualan Kerupuk

Guru: Kalau Tak Dilindungi Pemerintah, Mau Berjualan Kerupuk

Guru Kalau Tak Dilindungi Pemerintah, Mau Berjualan Kerupuk
Guru Kalau Tak Dilindungi Pemerintah, Mau Berjualan Kerupuk

Berdasarkan data Persatuan Guru Republik Indonesia, saat ini masih ada kurang lebih seribu orang guru

tidak tetap (GTT) yang belum menerima surat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini membuat mereka kesulitan menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Masalah itu menyebabkan sejumlah perwakilan GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) bersama pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mendatangi gedung DPRD Jember, Kamis (15/8/2019) siang. Mereka ditemui dua legislator Komisi D, Nur Hasan (Partai Keadilan Sejahtera) dan Lilik Niamah (Partai Amanat Nasiona).

Abdul Halil Ediyanto, salah satu guru mengatakan, akibat belum diterimanya surat penugasan oleh sejumlah GTT tersebut,

epala sekolah tidak berani memberikan honor yang berasal dari BOS, nasional maupun daerah. “Mereka takut salah kalau membayarkan honor,” katanya.

Sementara di lain pihak, persoalan juga muncul pada guru-guru yang sudah menerima surat penugasan. Sejumlah guru menerima surat penugasan mengajar di sekolah yang tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka. “Ada teman guru yang sarjana pendidikan jasmani tapi mengajar agama. Ada guru agama disuruh jadi guru kelas. Kami bingung, kenapa kok tidak sesuai. Padahal revisi data sudah kami lakukan. Kenapa masih ada revisi lagi?” kata Halil.

“Apakah BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tak ada data base? Kok data rekan-rekan masih ada yang salah,

” tambah Halil.

Gara-gara kesalahan data itu, para GTT harus antre berjam-jam di kantor Dinas Pendidikan untuk melakukan revisi dan koreksi. Alhasil, mereka tidak bisa mengajar dan para siswa pun terlantar. Keberadaan GTT untuk proses kegiatan belajar mengajar masih dibutuhkan, mengingat jumlah pegawai negeri sipil di sekolah tak mencukupi. Menurut Halil, ada sekolah yang hanya punya dua PNS yang berposisi sebagai kepala sekolah dan guru kelas.

 

Baca Juga :