2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   Konstitusi Negara Republik Indonesia
Konstitusi Negara Republik Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia
Konstitusi Negara Republik Indonesia

Assalamu’alaikum Quantumers,

Terima kasih banyak atas kunjungannya selama ini. Semoga weblog ini dapat memberikan sedikit manfaat dan dapat membantu para pengunjung semua. Berhubung banyak sekali pengunjung yang meminta adanya artikel baru terkait Konstitusi negara RI, maka akan kami suguhkan artikel berkaitan dengan ini yang telah kami rangkum dari berbagai sumber.

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat di mana setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus taat pada kekuasaan negara karena sifatnya yang mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi warga masyarakat negara tersebut. Negara juga memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya, yaitu mengadakan suatu pemerintahan untuk mengatur kehidupan bersama demi mewujudkan cita-cita masyarakat, seperti kesejahteraan bangsa, ketentraman hidup, ketertiban, maupun keadilan.

Untuk mengatur kehidupan bersama ini pasti perlu adanya suatu sistem aturan. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau tingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya bertindak sesuai aturan tersebut dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Dalam pemahamannya, konstitusi disamakan dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah/dokumen. Jadi bisa disimpulkan, undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi, sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Di Indonesia, konstitusi bangsa Indonesia disamakan dengan UUD 1945, di mana konstitusi ini mengandung hak dan kewajiban warga negaranya, serta suatu susunan ketatanegaraan yang berfungsi mengatur kehidupan bersama bangsa Indonesia.

Pada zaman yang terus berkembang ini, suatu konstitusi pun bisa saja perlu mengalami perubahan untuk menyesuaikan hukumnya dengan zaman sekarang, asalkan perubahan itu demi kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan politik dari golongan tertentu. Indonesia mengalami amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002. Amandemen ini dilakukan untuk merevisi undang-undang dasar sehingga menjadi lebih cocok digunakan pada era reformasi. Amandemen ini juga bertujuan untuk memperbaiki pasal-pasal yang bisa terbilang ambigu supaya menjadi lebih jelas dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa.

Amandemen dilakukan pada batang tubuh UUD 1945. Pada bab I batang tubuh berisi tentang bentuk dan kedaulatan di mana di dalamnya ada pasal satu. Pasal satu yang sebelumnya ada dua ayat, setelah amandemen ditambah menjadi 3 ayat dan ada beberapa perubahan. Salah satu perubahan yang mencolok adalah kedaulatan di tangan rakyat, yang dulunya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, setelah amandemen dilaksanakan menurut undang-undang.

Saat ini negara Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi. UUD 1945 berisi hal-hal prinsip negara Indonesia. Hal-hal itu mencakup tentang dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Sampai saat ini pun Indonesia tetap menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara karena Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik seperti yang dijelaskan di UUD 1945. Menurut UUD 1945 Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah Kabinet Presidensial menurut sistem ini presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.

Sumber : https://tribunbatam.co.id/zipper-apk/