2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   ORDE REFORMASI
ORDE REFORMASI

ORDE REFORMASI

ORDE REFORMASI
ORDE REFORMASI

a)    Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan prubahan yang cukup tajam dalam bidang perekonomi. Beliau hanya mengutamakan bidang stabilitas politik.

b)    Pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid juga belum ada tindakan yang cukup berarti untuk membangkitkan negara dari keterpurukan. Ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, tentang kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan untuk mempertahankan nilai kurs rupiah. Disamping itu presiden malah memiliki masalah yaitu terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.

c)    Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pada saat pemerintahan Megawati, masalah masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut antara lain :

·    Meminta penundaan pembayaran utang
·    Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara.

d)    Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan pertama presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dipindah kan ke subsidi dibidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah kebijakan pertama, presiden SBY menyatakan kebijakan kedua, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. BLT tidak berjalan maksimal karena bantuan BLT kebanyakan tidak sampai ke tangan yang berhak, dan biasanya pembagian BLT tersebut menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Presiden SBY mamiliki kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah dengan cara mengunggulkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mengundang investor asing dengan janji untuk memperbaiki iklim investasi. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.

Sumber : https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/seva-mobil-bekas/