2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   PENGERTIAN GOOD AND CLEAN GOVERNENCE
PENGERTIAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

 PENGERTIAN GOOD AND CLEAN GOVERNENCE

PENGERTIAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Istilah good and clean governence merupakan

wacana baru dalam kosa kata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah good and clean governence memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governence tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Bahkan, prinsip-prinsip good governence dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling dsederhan hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.

Di Indonesia, sebutan good governence dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adlah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang di atur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (good governence) adlah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintah yang baik itu berarti baik dalam proses maupun pada hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang sangat maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahn dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam asspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Untuk mencapai kondisi sosial ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradikma pengelolaan lembaga negara, good and clean governence dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait, negara dan Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat skor swasta. Negara dengan birograsi pemerintahannyadituntun untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, sebagai komponen diluar birokrasi negara, sektor swasta ( corporate sectors) harus pula bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan publik dengan menjadikan massyarakat sebagai mitra strategis. Dalam hal ini, sebagai bagian dari pelaksanaan good and clean governence, dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR), yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana suatu perusahan beroperasi. Bentuk tanggung jawab sosial (CSR) ini dapat diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pelestarian lingkungan hidup.


Sumber: https://student.blog.dinus.ac.id/handay/seva-mobil-bekas/