2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   Pengertian Korupsi

Pengertian Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk mendefisinikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, yang berarti tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat kedalam sistem menjadi bagian dari operasional sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apa pun. Misalnya sebuah instansi yang menerima uang dari rekanan dan kemudian dikelolanya sebagai dana taktis, entah itu sebagai semacam balas jasa atau apa pun. Kalau mark up atau proyek fiktif sudah jelas-jelas korupsi, tetapi bagaimana seandainya itu adalah pemberian biasa sebagai ungkapan terimakasih. Kalau itu dikategorikan korupsi, maka mungkin semua instansi akan terkena. Dana taktis sudah merupakan hal yang biasa dan itu salah satu solusi untuk memecahkan kebuntuan formal. Ada keterbatasan anggaran lalu dicarilah cara untuk menyelesaikan banyak masalah.Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah.Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.
            Mari kita tempatkan seorang “pelajar” yang ingin mencari bangku di sebuah sekolah yang berlabel “negeri” dengan menggunakan “jalur mandiri”. ‘Dia’ menyiapkan sejumlah uang untuk menyuap “orang dalam” agar mendapatkan bangku di sekolah tersebut. Itulah contoh kecil tindakan korupsi yang terjadi di kalangan pelajar. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus cukup jelas dalam hal bagaimana dan seberapa banyak jenis korupsi serta tindakan yang tidak “halal” itu merugikan masyarakat terutama diri sendiri.

2.2.Bentuk-Bentuk Korupsi

            Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta yang bekerjasama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :
1.      Transaksi luar negeri illegal, dan penyelundupan.
2.      Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3.      Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi.
4.      Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan keuangan.
5.      Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras.
6.      Mengabaikan keadilan, memberi kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak.
7.      Jual beli tuntutan hukuman, vonis dan surat keputusan.
8.      Tidak menjalankan tugas, desersi.
9.      Menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi.
10.  Jual beli obyek pemeriksaan, menjual temuan, memperhalus dan mengaburkan temuan.
11.  Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu.
12.  Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
13.  Manipulasi peraturan, meminjamkan uang negara secara pribadi.
14.  Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan.
15.  Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
16.  Menerima hadiah uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
17.  Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
18.  Perkoncoan, menutupi kejahatan.
19.  Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos untuk kepentingan pribadi.
20.  Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.
21.  Memperbesar pendapatan resmi yang illegal.
22.  Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan.
sumber :