Pengertian Pembangunan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional 

Pengertian Pembangunan Nasional
Pengertian Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Tujuan pembangunan nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya.
 

Perencanaan Pembangunan Nasional

Program Pembangunan Nasional (Propenas)
GBHN 1999 ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas dan maju serta sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karena itu, GBHN 1999 juga memberikan gambaran kondisi umum kehidupan bernegara pada saat ini beserta visi dan misi pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Kondisi Umum, visi dan misi tersebut untuk selanjutnya dipergunakan sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Pembangunan nasional meliputi :

1) Pembangunan Ekonomi
Peranan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, di samping kinerja sektor pertanian berusaha ditingkatkan, dan pembangunan kehutanan ditekankan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembangunan hutan tanaman industri dan hutan rakyat. Selain itu, kegiatan dunia usaha yang tumbuh dengan pesat ternyata cenderung ditujukan pada sektor yang rentan terhadap gejolak moneter, sehingga kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bertambah bebannya, dan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja, meskipun selama Repelita VI pertambahan angkatan kerja telah diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, baik dalam jumlah maupun mutu.
2) Pembangunan Prasarana
Makin membaiknya sarana dan prasarana perhubungan serta pembangunan pariwisata, pos dan telekomunikasi yang meningkat, mempunyai arti yang semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Di samping sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi tetap melanjutkan peranannya sebagai sektor andalan yang menyediakan sumber energi, bahan baku industri dan sumber penerimaan negara.
3) Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan ekonomi makro yang terkendali selalu diikuti oleh sumber daya manusia (SDM) yang semakin meningkat kualitasnya. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan agama, budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta Iptek, kelautan dan kedirgantaraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas SDM, sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
4) Pembangunan Regional dan Pembangunan Sumber Daya Alam
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan Nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan kawasan Timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah.

Pembangunan Hukum, Penerangan, Politik, Hankam dan Administrasi Negara

Pembangunan hukum terus diupayakan untuk kemajuan perletakan dasar-dasar kuat bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum di samping kesadaran politik rakyat di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Selain pembangunan pertahanan keamanan negara (hankamneg) diarahkan pada pembangunan segenap komponennya untuk memelihara stabilitas nasional yang mantap, dinamis, dan mewaspadai perkembangan lingkungan strategis; pendayagunaan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan semakin diperlukan untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan merata di seluruh pelosok tanah air.