2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   PENJELASAN MENGENAI MUZARA’AH

PENJELASAN MENGENAI MUZARA’AH

PENJELASAN MENGENAI MUZARA’AH

1. Definisi dan Dasar Hukum Muzara’ah

a) Definisi Muzara’ah

Fi’il madhi muzara’ah adalah zara’a yang artinya mengadakankerja sama. Sedangkan menurut istilah muzara’ah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka. Dalam muzara’ah ini Syafi’iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan muzara’ah melainkan mukhabaroh.

b) Dasar Hukum Muzara’ah

Muazarah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam As-Syafi’i tidak membolehkannya. Akan tetapi sebagian Syafi’iyah membolehkannya dengan alasan kebutuhan. Mereka beralasan dengan hadis Nabi saw:
وَعَن ثَابِتِ بنِ الضَّحَّا كِئ رضي الله عنه أنَّ رسو لَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَّهَى عَنِ الْمُنَا رَعَةِ وَأَمَرَ بِا لْمُؤَاجَرَةِ
Artinya:
“Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk melakukan muzara’ah, dan memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa menyewa).
Menurut jumhur ulama’, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, muszara’ah itu hukumnya boleh.

Disamping itu muzara’ah adalah salah satu bentuk syirkah yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.

2. Rukun dan Syarat-syatar Muzara’ah

a) Rukun Muzara’ah

Menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yaitu berupa pernyataan pemilik tanah. Sedangkan menurut jumhur ulama’ sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun muzara’ah ada 3 yaitu:
1) ‘Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
2) Ma’qud ‘alaih (objek akad), yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
3) Ijab dan qabul.
Menurut Hanabilah, dalam akad muzara’ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara langsung. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan (bil fi’li).

b) Syarat-syarat Muzara’ah

1) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad
Syarat-syarat muzara’ah ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (‘Aqid), tanaman, hasil tanaman, tanah yang akan ditanami, objek akad, alat yang digunakan, serta masa muzara’ah.
2) Menurut Malikiyah
Syarat muzara’ah ada 3, yaitu:
Ø Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih).
Ø Kedua belah pihak yang berserikat.
Ø Bibit yang dikeluarkan kedua belah pihak harus sama jenisnya. 3) Menurut Syafi’iyah
Ulama’ Syafi’iyah tidak mensyaratkan dalam muzara’ah persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dengan pengelola (penggarap). Menurut mereka muzara’ah adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit dari pemilik tanah.
4) Menurut Hanabilah
Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi’iyah, yaitu sebagai berikut:
Ø Benih harus dikeluarkan oleh pemilik tanah.
Ø Bagian masing-masing pihak harus jelas.
Ø Jenis benih yang akan ditanamkan harus diketahui.

Baca Juga: Sholat Rawatib

3. Berakhirnya Akad Muzara’ah

Muzara’ah terkadang berakhir karena terwujudnya maksus dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad muzara’ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara’ah, karena sebab-sebab berikut:
a) Masa perjanjian muzara’ah telah berakhir.
b) Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
c) Adanya uzdur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap.