2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   Perbedaan – Perbedaan Demokrasi
Perbedaan – Perbedaan Demokrasi

Perbedaan – Perbedaan Demokrasi

Perbedaan – Perbedaan Demokrasi

  1. Berkenaan dengan Kedaulatan Rakyat.

  2.  Demokrasi Liberal.

      Kedaulatan Rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR (Parlemen). Dan DPR membentuk serta memberhentikan Pemerintah/Eksekutif (Kabinet).

  1.  Demokrasi Terpimpin.

      Meskipun secara normatif konstitusional ditetapkan bahwa Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MajelisPermusya-waratan Rakyat (MPR), namun secara praktis justru kedaulatan sepenuhnya berada ditangan Presiden. Dan Presiden membentuk MPR(S) dan DPR-GR berdasarkan Keputusan Presiden

  1. Demokrasi Pancasila (Orba).

      Kedaulatan Rakyat sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), baru kemudian MPR membagi-bagikan kedaulatan tersebut kedalam bentuk kekuasaan-kekuasaan kepadalembaga-lembaga negara lainnya (Presiden, DPR, MA, Bepeka dsb.)

  1. Demokrasi Reformasi.

      Kedaulatan Rakyat sepenuhnya tetap berada ditangan rakyat, dan rakyat secara langsung membagi-bagikan kedaulatan tersebut kedalam bentuk kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya (Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dsb.)

  1. Berkenaan dengan Pembagian Kekuasaan
  2. Demokrasi Liberal

Kekuasaan DPR (Legislatif) sangat kuat dibandingkan dengan kekuasaan Pemerintah/Kabinet (Eksekutif), bahkan DPR dapat memberhentikan Pemerintah/Kabinet. Sementara Presiden hanya berkedudukan sebagai Kepala Negarasaja (Simbol Negara saja).

  1. Demokrasi Terpimpin.

Kekuasaan Pemerintah/Presiden (Eksekutif) sangat kuat (dominan) dibandingkan dengan kekuasaan DPR (Legislatif), bahkan Presiden dapat membubarkan DPR serta mengangkat anggota-anggota DPR (GR).

Jabatan Presiden ditetapkan untuk masa seumur hidup, sehingga tidak bisa diberhentikan oleh MPRS.

  1. Demokrasi Pancasila (Orba)

Meskipun secara normatif konstitusional, ditetapkan :

  1. 1). Kekuasaan Presiden sebagai KepalaPemerintahan (Eksekutif) maupun Kepala Negara lebih kuat dibandingkan kekuasaan DPR (Legislatif).
  2. 2). Kecuali dalam hal Anggaran Belanja Negara, maka kekuasaan Presiden dibidang legislasi (pembentukan undang-undang) lebihkuat dibanding-kan kekuasaan DPR (Legislatif).

Namun secara praktis Kekuasaan Pemerintah/Presiden (Eksekutif) sangat kuat (dominan) dibandingkan dengan kekuasaan DPR (Legislatif), sebagai akibat adanya :

  1. Campur tangan Pemerintah didalam kehidupan kepartaian.
  2. Dominasi Pemerintah didalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif (termasuk menyeleksi calon-calon Legislatif dari partai peserta pemilu).
  3. Kewenangan Presiden didalam pengangkatan anggota MPR dari unsur Utusan Golongan yang jumlahnya cukup besar.
  4. Demokrasi Reformasi.
  5. Kekuasaan Presiden sebagai KepalaPemerintahan (Eksekutif) maupun Kepala Negara jauh berkurang karena harus dibagi kepada DPR (Legislatif).
  6. Kekuasaan Presiden dibidang legislasi (pembentukan undang-undang termasuk UU-APBN)  lebih lemah dibandingkan kekuasaan DPR (Legislatif). Bahkan sebuah Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR dapat berlakumeskipun tidak disetujui dan tidak diundangkan oleh Presiden/Pemerintah.
  7. Kekuasaan Presiden sebagai KepalaPemerintahan (Eksekutif)  menjadi semakin berkurang dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah.
  8. Berkenaan dengan Mekanisme Pengambilan Keputusan
  9. Demokrasi Liberal

Semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat (DPR)  diambil berdasarkan voting dengan suara terbanyak.

  1. Demokrasi Terpimpin

Semua pengambilan keputusan di lembaga perwakilan rakyat (MPRS dan DPR-GR) harus berdasarkan musyawarah mufakat (suara bulat). (Ada Ketetapan MPRS yang khusus menetapkan hal ini).

  1. Demokrasi Pancasila (Orba)

Semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat (MPR dan DPR) pertama-tama diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan voting dengan suara terbanyak.

Namun didalam prakteknya pihak Pemerintah senantiasa mengupayakanagar keputusan di DPR dan MPR diambil secara musyawarah (suara bulat) untuk membuat kesan bahwa keputusan tersebut didukung oleh segenap rakyat.

  1. Demokrasi Reformasi

Semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat (MPR dan DPR) didalam prakteknya langsung diambil berdasarkan voting dengan suara terbanyak .


Sumber:

https://duniabudidaya.co.id/pengertian-evolusi-dan-revolusi/