2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal

Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan. Satuan pengawasan internal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). Satuan pengawasan internal dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaaan internal keuangan, dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMN yang bersangkutan  untuk membantu direktur utama, pertanggungjawabannya diberikan kepada direktur utama.

  1. Bentuk BUMN

   Perusahaan Umum (Perum)

Definisi Perum adalah perusahaan negara BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak terbagi atas saham-saham. Perum adalah badan hukum. Kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pemerintah tentang pendiriannya.

Tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau berdasarkan prinsip pengelolaan sehat.

Pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar-dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan dan pengawasan perum diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006).

Organ Perumadalah menteri, direksi, dan dewan pengawas. Menteri memberikan Persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi yang telah mendapat persetujuan .dari dewan pengawas. Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal perum tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam perum. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewas pengawas ditetapkan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003).

sumber :

https://thesrirachacookbook.com/seva-mobil-bekas/