Semua Guru Akan Diwajibkan Mengabdi di Daerah Tertinggal

Semua Guru Akan Diwajibkan Mengabdi di Daerah Tertinggal

Semua Guru Akan Diwajibkan Mengabdi di Daerah Tertinggal

Semua Guru Akan Diwajibkan Mengabdi di Daerah Tertinggal
Semua Guru Akan Diwajibkan Mengabdi di Daerah Tertinggal

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan masalah kekurangan dan kelebihan guru melalui menerapkan skema zonasi. Sedangkan khusus untuk kebutuhan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan ada kebijakan rotasi yang mewajibkan semua guru untuk mengabdi di daerah tersebut. Skema rotasi guru ini akan diterapkan usai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Muhadjir menyebutkan, penyelesaian masalah guru ini akan diatur oleh Peraturan Presiden (Perpers) agar kebijakan rotasi guru ini juga dapat diintervensi dengan peningkatan sarana prasarana (sarpras) sekolah, dan kurikulum.

“Jadi semua guru harus bergantian dan tidak boleh ada yang tidak punya pengalaman di daerah 3T,”

kata Muhadjir pada acara Halal Bihalal di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa (11/6).

Muhadjir menjelaskan, guru di setiap zonasi akan dirotasi secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk mengabdi di daerah 3T. Lanjut dia, kebijakan merotasi semua guru ini sejalan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan semua ASN harus siap dirotasi secara periodik dan tidak boleh menetap di suatu tempat dalam jangka waktu lama.

Kendati demikian, guru juga harus menjalankan kewajiban sama sebagai ASN melalui skema zonasi. Dalam hal ini, rotasi guru untuk daerah 3T ini dilakukan dalam satu zonasi. Dijelaskan Muhadjir, skema zonasi ini bertujuan agar kebutuhan guru di setiap sekolah merata. Ini termasuk status guru pegawai negeri sipil (PNS) bersertifikat maupun belum bersertifikat yang menyebar secara merata. Sama halnya dengan guru honorer agar program pendidikan berkualitas terealisasi.

“Saya paham bahwa di daerah-daerah masih tinggi tingkat disparitas atau ketimpangan antarsekolah.

Tetapi, jika tidak ada kemauan keras dari pihak daerah untuk segera melakukan kebijakan-kebijakan redistribusi, saya khawatir kebijakan pemerintah atau keinginan untuk segera melakukan pemerataan pendidikan yang berkualitas itu akan tersendat,” ucapnya.

Selanjutnya, Muhadjir menyebutkan, hadirnya skema zonasi ini disebabkan karena ia menilai program Guru Garis Depan (GGD) yang digadang-gadang untuk mengatasi masalah guru 3T tidak berdampak. Pasalnya, banyak guru GGD yang kembali ke tempat asalnya setelah mengabdi beberapa tahun sehingga daerah tersebut kembali mengalami kendala kekurangan guru.

“Karena itu saya minta ada perubahan kebijakan yaitu kebijakan rotasi itu. Setiap guru harus sudah punya pengalaman kerja di wilayah 3T. Enggak boleh ada guru yang enggak punya pengalaman kerja di 3T,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, dengan skema zonasi ini tidak akan terjadi penumpukan guru di suatu tempat.

Para guru juga diminta kesadarannya untuk menjalankan kewajiban dan siap dipindahkan. Pasalnya, redistribusi ini dilakukan dalam satu zona. Guru tersebut tidak perlu merasa cemas akan dipindahkan diluar zona. Kalau pun ada perpindahan di luar zona, itu dilakukan sesuai dengan kebijakan khusus.

 

Sumber :

http://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/sejarah-ken-sora/