Zaman Penjajahan Jepang Dan Sidang BPUPKI

Pancasila Dalam Konteks Perjuangan Bangsa Indonesia

Zaman Penjajahan Jepang Dan Sidang BPUPKI

Zaman Penjajahan Jepang

Zaman Penjajahan Jepang

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Tiga A, Nippon cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia, serta mengaku sebagai saudara tua Bangsa Indonesia. Dalam perang melawan Sekutu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis dan Belanda), Jepang mulai terdesak, maka untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang menjajikan kemerdekaan.

Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito, beliau memberi hadiah ulang tahun untuk Bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang berupa “Kemerdekaan tanpa syarat” melalui Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23. Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan dianjurkan untuk berani mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu Sekutu yang di dalamnya terdapat kaki tangannya, yaitu NICA (Nitherlands Indie Civil Administration).

Realisasi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, berupa dibentuknya suatu badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tyosakai, yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat.

Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut-turut dari tanggal 29 Juni sampai pada tanggal 1 Juni 1945, yang agenda utamanya adalah pemaparan Rumusan Calon Dasar Negara.

Pemaparan rumusan calon dasar Negara adalah sebagai berikut:

Rumusan Moh. Yamin (29 Mei 1945)

Rumusan ini dikemukakan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Moh. Yamin berupa rumusan calon dasar negara yang berisikan lima dasar Negara Indonesia merdeka, yakni:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan.

Setelah berpidato mengemukakan rumusan calon dasar Negara Indonesia merdeka beliau juga mengusulkan tertulis mengenai rancangan UUD RI, dari rancangan UUD tersebut tercantum rumusan Lima Asas atau Dasar Negara, sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan

Kemenangan Sekutu dalam perang dunia ke II membawa hikmah bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberikan tiga keputusan:

  1. Soekarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai wakilnya dan Dr. Radjiman sebagai anggota.
  2. Panitia boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
  3. Cepat atau tidak pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia.

Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran kepada orang banyak, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, tepat pada hari Jum’at Legi, jam 10 pagi WIB, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah (teks) proklamasi.

 

Sumber : https://www.sekolahbahasainggris.co.id/